Revolusi Energi Terbarukan, SegeraTerwujud?

Peran Pemerintah dalam Implementasi Power Wheeling untuk Industri

- Redaksi

Selasa, 13 Agustus 2024 - 09:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Energi Terbarukan yang memanfaatkan anguin sebagai sumber utama listrik. Foto: cnbcindonesia.com

Energi Terbarukan yang memanfaatkan anguin sebagai sumber utama listrik. Foto: cnbcindonesia.com

Sejumlah perusahaan, terutama industri baru, kini sangat menuntut pasokan listrik dari energi terbarukan. Permintaan ini semakin mendesak seiring dengan ketatnya regulasi internasional mengenai emisi karbon

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik dari energi terbarukan, seiring dengan meningkatnya permintaan dari sektor industri. Kebijakan global yang mendorong penerapan pajak karbon pada impor menjadi salah satu pendorong utama perubahan ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, industri di Indonesia semakin berkomitmen untuk menggunakan listrik yang bersumber dari energi hijau.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sejumlah perusahaan, terutama industri baru, kini sangat menuntut pasokan listrik dari energi terbarukan. Permintaan ini semakin mendesak seiring dengan ketatnya regulasi internasional mengenai emisi karbon,” kata Eniya dalam wawancara di kantor Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024).

Baca Juga :  Menjelajahi Karbon, Skema dan Peluang di Tanah Air

Menanggapi kebutuhan tersebut, pemerintah tengah mendorong implementasi mekanisme power wheeling—sebuah sistem yang memungkinkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan melalui jaringan transmisi milik PT PLN (Persero). Skema ini bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam mengakses energi terbarukan tanpa harus membangun infrastruktur baru.

“Mekanisme power wheeling akan mempermudah proses transfer energi hijau ke fasilitas industri melalui jaringan yang sudah ada. Kami pastikan bahwa implementasi ini tidak akan merugikan PT PLN, bahkan bisa memperkuat posisi PLN sebagai integrator besar dengan potensi profit dari sewa jaringan,” jelas Eniya.

Meskipun aturan mengenai power wheeling telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015, pelaksanaannya masih belum optimal. Eniya berharap, dengan dorongan kebijakan terbaru dan peningkatan kesadaran industri, program ini dapat segera terealisasi secara penuh.

Potensi besar dari energi terbarukan menawarkan banyak keuntungan. Selain mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, penggunaan energi hijau juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lebih dari itu, pengembangan energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Baca Juga :  RI-Australia MoU Transisi Energi

Sebagai langkah ke depan, pemerintah dan PT PLN perlu mempercepat implementasi mekanisme power wheeling dan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat mendukung transisi ini. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan energi industri yang ramah lingkungan tetapi juga berkontribusi pada upaya global mengurangi emisi karbon dan mencapai keberlanjutan energi.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : cnbcindonesia.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB