Beredar kabar bahwa Bahlil akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Bahlil bahkan dikabarkan telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah
JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin mencekik, kabar mengenai reshuffle kabinet kembali mencuat, menambah beban psikologis masyarakat yang sudah terpuruk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, merespons kabar dirinya akan digantikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dengan jawaban singkat dan penuh teka-teki.
“Tunggu saja,” kata Arifin usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7). Ketika ditanya lebih lanjut apakah ia telah mendengar kabar posisinya tergeser, Arifin hanya menjawab, “Kan kamu (media) yang ngomong.”
Presiden Joko Widodo hari ini memanggil Arifin Tasrif untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas ketahanan energi nasional. Arifin tiba di Istana sekitar pukul 10.45 WIB tanpa didampingi ajudan, menggenggam sebuah map yang dibawa masuk ke dalam gedung istana lewat gerbang ‘pilar’ yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta. Ratas tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri BUMN Wirjoatmodjo.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Bahlil akan menggantikan Arifin sebagai Menteri ESDM. Bahlil bahkan dikabarkan telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah dalam konferensi pers realisasi investasi semester pertama pada Senin (29/7).
“Jadi, ini konferensi pers saya yang terakhir karena data realisasi investasi kuartal ketiga tahun ini tidak bisa dipercepat pengolahannya,” kata Bahlil di kantornya.
Namun, Istana Kepresidenan membantah kabar bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinet untuk mengangkat Bahlil menggantikan Arifin Tasrif dalam waktu dekat. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah hal itu.
“Tidak betul, sampai saat ini belum ada rencana maupun agenda reshuffle kabinet,” ungkap Ari lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (30/7).
Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatifnya dan akan dilakukan jika memang diperlukan.
“Saya selalu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan reshuffle. Yang terpenting adalah kepentingan bangsa dan negara,” ujar Jokowi dalam pernyataan resminya.
Di tengah krisis ekonomi yang semakin parah, masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian dan solusi nyata. Sementara itu, isu reshuffle ini menambah ketidakpastian dan kecemasan di kalangan masyarakat yang sudah terpuruk.##
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita : msn.com/katadata.co.id