“Bahkan, tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati BBM subsidi memiliki lebih dari satu kendaraan. Mereka tidak dalam daftar penerima subsidi, bukan UMKM, bukan angkot, atau ojek,”
JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengungkap data mengejutkan terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite. Dalam catatannya, 80% pengguna Pertalite adalah orang yang tergolong mampu secara ekonomi.
“Bahkan, tidak menutup kemungkinan orang yang menikmati BBM subsidi memiliki lebih dari satu kendaraan. Mereka tidak dalam daftar penerima subsidi, bukan UMKM, bukan angkot, atau ojek,” ungkap Eddy dalam acara Coffee Morning di Jakarta pada Rabu (24/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini, menurut Eddy, menciptakan dilema dalam penyaluran subsidi BBM. Padahal, BBM subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang jelas membutuhkan, seperti mereka yang tidak mampu, ekonomi lemah, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta UMKM.
Lebih rinci, Eddy merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 yang menunjukkan bahwa desil 1-4 (empat kelompok masyarakat termiskin) hanya menikmati 20,7% Pertalite, sementara desil 5-10 (terkaya) mengonsumsi 79,3%. Selain itu, laporan dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa 40% subsidi BBM di Indonesia justru dinikmati oleh 20% rumah tangga terkaya.
“Pada tahun ini saja, kompensasi untuk Solar dan Pertalite telah mencapai Rp 163 triliun, yang 80% dinikmati oleh orang kaya dan mampu,” jelas Eddy.
Menurutnya, tidak adanya mekanisme pendistribusian tertutup untuk Pertalite dan Solar menyebabkan siapa pun, termasuk orang kaya, bisa membeli BBM bersubsidi tersebut.
Eddy menambahkan bahwa jika subsidi dilakukan tepat sasaran, estimasi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai Rp 130 triliun. “Penghematan itu bisa digunakan untuk program percepatan pembangunan atau menambah bantuan sosial secara signifikan untuk warga tidak mampu,” ujarnya.
Catatan dari Energy Watch pada tahun 2022 mengungkap bahwa penghematan subsidi BBM sebesar Rp 100 triliun bisa digunakan untuk memberikan beasiswa kepada 8,3 juta siswa, membangun 40 ribu sekolah, dan 20 ribu Puskesmas. Eddy menekankan pentingnya reformasi dalam sistem subsidi agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.#
Penulis : Redaksi
Editor : Wina
Sumber Berita : CNBC Indonesia
