Pernyataan berbeda antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menimbulkan keraguan
JAKARTA (ENERGINEWS.COM)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hiruk-pikuk industri pertambangan, dua logam bernama kobalt dan nikel menjadi sorotan. Seperti pantun yang berirama, cerita BASF dan Eramet berpadu dengan suara Ketua Umum PB HIPTI, Rusmin Abdul Gani. Mari kita telusuri lebih dalam.
BASF dan Eramet, Investasi yang Terhenti
BASF, sang raksasa kimia Jerman, dan Eramet, perusahaan Prancis yang menggeluti pertambangan dan metalurgi, sebelumnya berencana menggelontorkan US$ 2,6 miliar untuk pemurnian kobalt di Maluku Utara. Namun, seperti angin yang berubah, mereka membatalkan rencana tersebut. Perubahan pasar nikel global dan opsi pasokan menjadi faktor utama dalam keputusan ini.
BASF, yang awalnya bersemangat, kini tidak melihat urgensi untuk investasi besar demi memastikan pasokan logam yang vital bagi bisnis baterai mereka.
Meski kabar ini mengecewakan, investor asing masih memandang sektor hilirisasi di Indonesia dengan minat. Investasi dari negara lain dalam pemurnian nikel-kobalt tetap berjalan baik.
Namun, pernyataan berbeda antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menimbulkan keraguan. Arifin menyatakan BASF memutuskan untuk tidak masuk ke Indonesia, sementara Bahlil mengklaim investasi hanya ditunda karena situasi daya beli mobil listrik di Eropa.
PB HIPTI Buka Suara
Menangapi kabar buruk batalnya rencana investasi senilai US$ 2,6 miliar atau Rp 42,64 (kurs Rp 16.400) untuk permunian kobalt di Maluku Utara, Ketua Umum PB HIPTI (Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia) Rusmin Abdul Gani akhirnya buka suara.
Rusmin menilai investor industri di Indonesia sudah cukup. Bahkan industri yang ada sangat kesulitan mendapatkan bahan baku. Kondisi ini disebabkan lambatnya pengurusan RKAB bagi IUP.
“Ini yang harus dibenahi prosesnya oleh pemerintah. Demikian halnya dengan transparansi qualiti dan quantitas bahan baku di industri,” pinta Rusmin.
Dirinya meminta agar pemerintah harus transparan sehingga tercipta kegiatan bisnis yabg adil dan sehat dari hulu sampai ke hilir.
“Saya tekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan bisnis termasuk pembenahan disektor pengurusan legalitas usaha harus menjadi sebuah komitmen yang serius,” pinta Rusmin dengan penuh harap.
Dirinya menyampaikan jika pemerintahan kedepan yang dipimpin oleh Prabowo dan Raka Buming Raka harus meletakan keterbukaan dan transparansi diatas segalanya.
“Jangan ada lagi yang bemain dua kaki dalam hal perizinan. Rezim pemerintahan kedepan harus benar-benar menjunjung tinggi integritas yang akan membawa sebuah keuntungan bagi negara, bukan untuk keuntungan orang perorang,” ungkap Rusmin yang berkeyakinan jika pemerintahan baru nanti akan lebih baik dari sisi komitmen mensehjahterakan rakyatnya.
“Kami berkomitmen untuk mendukung jalannya pemrintahan baru dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas yang tinggi seperti yang dimiliki bapak Prabowo presiden terpilih saat ini,” tegas Rusmin kepada media ini, Minggu (30/06/2024).##
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita : cnnindoensia.com, detik.com, cnbcindonesia.com
