Freeport Tambang Sampai Habis, RI Kuasai 61% Saham!

Perpanjangan Operasi dan Divestasi Saham Tandai Babak Baru Freeport di Indonesia

- Redaksi

Jumat, 7 Juni 2024 - 18:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu. Foto: cnbcindoensia.com

Presiden Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu. Foto: cnbcindoensia.com

Perpanjangan operasi Freeport ini tentunya membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, operasi ini akan terus menyumbang devisa negara dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua.

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tambang Freeport di Papua akan terus beroperasi hingga cadangan habis, sebuah kabar yang menggembirakan bagi industri pertambangan Indonesia. Namun, perpanjangan operasi ini tidak datang secara gratis. Pemerintah Indonesia mensyaratkan beberapa hal penting, salah satunya adalah penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia sebesar 10% secara cuma-cuma.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menegaskan bahwa divestasi 10% saham Freeport ini tidak akan membebani keuangan negara.

“Jadi tidak keluar duit lagi, nanti ada mekanismenya,” jelas Arifin, Jumat (07/06/2024).

Baca Juga :  Deolipa Yumara : "Tindak Tegas Tambang Ilegal di Kaltim"

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk investasi besar yang telah digelontorkan Freeport untuk membangun smelter.

“Ini untuk kepastian kelanjutan produksi smelternya, sudah jalan investasi sebesar US$ 3,6 miliar. Nanti kita akan lihat di UU boleh sepanjang cadangan masih ada dan hilirisasi jalan masih memungkinkan,” ungkap Arifin.

Selain penambahan saham, Freeport juga diwajibkan membangun smelter baru di Papua. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia.

Perpanjangan operasi Freeport ini tentunya membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, operasi ini akan terus menyumbang devisa negara dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Papua. Di sisi lain, ada kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.

Baca Juga :  Nasib Pekerja di Tengah Moratorium 

Pemerintah perlu memastikan bahwa operasi Freeport dijalankan dengan bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagaimana tanggapan Anda terkait perpanjangan operasi Freeport ini? Apakah Anda optimis dengan dampak positifnya, atau justru khawatir dengan dampak negatifnya?

Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar!##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : cnbcindonesia.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB