Ormas Diminta Tolak Izin Tambang!

Walhi: Hentikan Rencana Absurd Ini Sebelum Terjadi Bencana!

- Redaksi

Selasa, 4 Juni 2024 - 19:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana dampak tambang di wilayah Luwu Raya, Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Antaranews.com

Suasana dampak tambang di wilayah Luwu Raya, Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Antaranews.com

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 ini, menurut Amin, adalah kesalahan besar yang akan mengkhianati idealisme ormas. Alih-alih membantu masyarakat, ormas dikhawatirkan akan berhadapan dengan rakyat yang menjadi korban pertambangan

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan menuai badai penolakan keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka mengecam keras kebijakan ini, menyebutnya sebagai kebijakan absurd yang akan menjerumuskan ormas ke dalam kubangan konflik dan kerusakan lingkungan.

“Tolak tegas rencana ini!” tegas Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, di Makassar, Senin (4/6). “Jangan biarkan ormas, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat dan lingkungan, terlibat dalam bisnis kotor yang hanya akan memperparah kerusakan dan memicu konflik sosial!”

Baca Juga :  Freeport Segera Bebas Bea Keluar?

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 ini, menurut Amin, adalah kesalahan besar yang akan mengkhianati idealisme ormas. Alih-alih membantu masyarakat, ormas dikhawatirkan akan berhadapan dengan rakyat yang menjadi korban pertambangan.

“Ormas sudah memiliki peran mulia dalam menjalankan usaha sesuai visi misinya, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan jika mereka tergoda untuk berbisnis tambang yang hanya akan menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan rakyat dan lingkungan!” kecam Amin.

Ia pun mengingatkan berbagai contoh konflik berdarah yang melibatkan perusahaan tambang dan masyarakat. Konflik ini, lanjutnya, akan semakin parah jika ormas juga ikut terlibat dalam bisnis pertambangan.

“Demi keselamatan rakyat, generasi penerus, dan kelestarian lingkungan, kami mohon kepada NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya untuk menolak dengan tegas konsesi tambang ini!” serunya.

Baca Juga :  Penipuan Batu Bara Hantam PT Jhonlin

Penolakan Walhi ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak. Diharapkan dengan suara lantang dari berbagai elemen masyarakat, rencana absurd ini dapat dihentikan dan ormas dapat tetap fokus pada perannya dalam melindungi rakyat dan lingkungan.

Mari hentikan rencana ini sebelum terlambat! Masa depan bangsa dan kelestarian lingkungan tergantung pada penolakan tegas kita!#

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : Antaranews.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB