LPG 3 Kg Tepat Sasaran dengan KTP

Pertamina Mantapkan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

- Redaksi

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi VII DPR RI RDP dengan Dirut PT. PERTAMINA (PERSERO), (Tangkapan layar Youtube TV Parlemen RI). Foto: cnbcindoensia.com

Komisi VII DPR RI RDP dengan Dirut PT. PERTAMINA (PERSERO), (Tangkapan layar Youtube TV Parlemen RI). Foto: cnbcindoensia.com

Walaupun masyarakat ada yang komplain, kita tetap jalankan dengan pembelian (LPG 3 kg) menggunakan KTP

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tengah gejolak harga energi global, PT Pertamina (Persero) mengambil langkah berani untuk memastikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg tepat sasaran. Mulai 1 Juni 2024, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP.

“Maksudnya adalah untuk memetakan desil 1-10 semua menikmati bahkan sampai desil 7 banyak sekali 2-3 juta NIK yang dia konsumsi LPG 3 kg, even yang desil 10 ada. Itu kami lakukan sebagai tahapan awal memetakan, sehingga nanti terlihat ada yang kurang tepat sasaran dan data ini kalau sudah di-mapping dengan desil, sehingga ini bisa digunakan ketika pemerintah mau melakukan subsidi tertutup,” jelas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga :  Konawe Menjerit, Bongkar Dugaan Suap PT WIN ke APH

Langkah ini bukan tanpa rintangan. Nicke mengakui adanya keluhan dari masyarakat.

“Walaupun masyarakat ada yang komplain, kita tetap jalankan dengan pembelian (LPG 3 kg) menggunakan KTP,” tandasnya.

Tekad Pertamina untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran ini pun mendapat dukungan penuh dari Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

“Kami laporkan bahwa per tanggal 1 Juni nantinya pada saat pembelian LPG 3 kg itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP,” papar Riva dalam RDP yang sama.

Upaya ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran subsidi energi yang lebih efektif dan efisien.

“Jadi kami siapkan sistem dan infrastruktur untuk itu. Sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan pemerintah, kami siap support pemerintah,” tambah Nicke.

Pertamina telah melakukan pendataan awal terhadap 253.365 pangkalan LPG.

Baca Juga :  Nuklir Menyapa Bauran Energi

“Update data ini per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian pencatatan transaksinya. Dan untuk 100% transaksi yang sudah dicatatkan di pangkalan ada 88% yang sudah selesai mencatatkan setiap transaksinya di pangkalan yang mereka miliki dan kelola,” tutur Riva.

Langkah Pertamina ini bukan hanya tentang penyaluran subsidi, tetapi juga tentang keadilan sosial.

“Ini adalah komitmen kami untuk memastikan rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg benar-benar mendapatkan haknya,” pungkas Nicke.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : cnbcindonesia.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB