SIMBARA Resmi Diluncurkan, Langkah Baru Pemerintah dalam Perangi Korupsi Tambang

Harapan Baru dari Implementasi Sistem Informasi Nikel dan TimaH

- Redaksi

Senin, 22 Juli 2024 - 14:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi tambang nikel.  (Foto ANT Mohammad Hamzah)

Ilustrasi tambang nikel. (Foto ANT Mohammad Hamzah)

“Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Kalau kita hanya tanda tangan pakta integritas segala macam, berdoa panjang-panjang sampai kapan-kapan, korupsi jalan aja. Karena apa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi,”

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Pemerintah meresmikan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah, sebuah langkah yang diklaim sebagai terobosan besar dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pertambangan. Acara yang berlangsung di Kementerian Keuangan ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Luhut, dalam pernyataannya yang tegas, menyatakan keyakinannya bahwa sistem ini akan menekan korupsi secara signifikan.

“Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Kalau kita hanya tanda tangan pakta integritas segala macam, berdoa panjang-panjang sampai kapan-kapan, korupsi jalan aja. Karena apa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi,” ujarnya Luhut pada peresmian SIMBARA untuk nikel dan timah, Senin (22/7/24).

Baca Juga :  Jargas, Solusi Strategis BBM Rendah Sulfur

Selain pencegahan korupsi, Luhut juga mengungkapkan optimisme bahwa SIMBARA dapat meningkatkan penerimaan royalti negara hingga Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Ia juga menambahkan bahwa sistem ini akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan pekerja, mengingat tambang yang tidak mematuhi aturan akan dilarang untuk melakukan ekspor.

“Oleh Bea Cukai dia bisa tidak ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, enggak bisa. Mau tentara, polisi, yang backing dia enggak bisa karena sistem,” tambah Luhut dengan nada yakin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa SIMBARA telah lebih dulu diimplementasikan untuk batu bara. Menurutnya, sistem ini telah berhasil mencegah penambangan liar, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan memaksa perusahaan untuk membayar piutang mereka.

“Pengusaha juga jadi tidak kemudian ‘oh misalnya kementerian ini kuat kemudian lobi kementerian lain. Dengan sistem ini kita bekerja tegas dan berwibawa,” ungkap Sri Mulyani dengan keyakinan bahwa sistem ini akan menghapus lobi-lobi tidak sehat di kalangan pengusaha.

Baca Juga :  Menuju NZE: Jembatan Transisi Energi

SIMBARA sendiri adalah sebuah aplikasi pengawasan PNBP dan tata niaga mineral batu bara (minerba), yang merangkai seluruh proses pengelolaan minerba mulai dari perencanaan, penambangan, pengolahan, hingga pemurnian. Selain itu, sistem ini juga akan merekam penjualan komoditas minerba serta pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance dari pelabuhan. Sistem ini juga akan mengintegrasikan devisa hasil ekspor dengan sistem monitoring devisa hasil ekspor (SIMODIS) milik Bank Indonesia (BI).#

Penulis : Redaksi

Editor : Wina

Sumber Berita : CNN Iindonesia.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB