Deolipa Yumara : “Tindak Tegas Tambang Ilegal di Kaltim”

Tambang ilegal di Kaltim Rugikan Negara dan Rusak Lingkungan

- Redaksi

Jumat, 19 Juli 2024 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Praktisi Hukum Deolipa Yumara. (pranala.co)

Praktisi Hukum Deolipa Yumara. (pranala.co)

“Jadi, inilah tambang-tambang koridor yang ilegal yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih ilegal,”

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Praktisi hukum Deolipa Yumara baru-baru ini mengangkat isu serius terkait maraknya praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim), yang dinilainya dapat merugikan negara serta merusak lingkungan. Deolipa mengungkapkan banyak tambang ilegal yang beroperasi di Kaltim tanpa izin resmi dan hingga kini belum tertangani dengan baik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi, inilah tambang-tambang koridor yang ilegal yang ada di wilayah Kalimantan Timur yang sampai sekarang masih ilegal,” ungkapnya di Jakarta.

Deolipa juga menyoroti kurangnya kontrol dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap tambang ilegal ini. Dia mendorong Kementerian ESDM untuk bekerja sama lebih erat dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik tambang ilegal, terutama di Kaltim.

Baca Juga :  Kontroversi IUP, Pilihan Sulit Muhammadiyah

“Kementerian ESDM harus lebih proaktif dan tegas dalam menangani masalah ini. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan,” tegas Deolipa.

Praktik tambang ilegal yang tidak membayar pajak kepada negara juga menjadi sorotan. Menurut Deolipa, hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, terutama terhadap hutan di Kalimantan Timur.

“Dengan tidak membayar pajak, ini menjadi masalah serius baik dari segi ekonomi maupun sumber daya manusia. Di sisi lain, hutan di Kalimantan Timur mengalami kerusakan yang serius karena praktik tambang ilegal tanpa rehabilitasi lingkungan,” tambahnya.

Menjelang Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Deolipa menekankan urgensi bagi Kementerian ESDM untuk bertindak tegas dalam menangani masalah ini. Penegakan hukum yang kuat diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi negara.

Baca Juga :  12 Proyek PLTP Menanti Investor Cerdas

“Upaya penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi negara,” tutup Deolipa.

Narasi ini menyoroti bagaimana praktik tambang ilegal di Kaltim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan negara dari segi ekonomi. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat berkolaborasi lebih erat untuk memberantas tambang ilegal demi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.#

Penulis : Redaksi

Editor : wina

Sumber Berita : Pranala.co

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB