Gas Murah Peluang Emas RPP Gas Bumi

Membuka Jalan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional

- Redaksi

Senin, 15 Juli 2024 - 08:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengusaha Kawasan Industri Ketiban Berkah RPP Gas Bumi. Foto: msn.com

Pengusaha Kawasan Industri Ketiban Berkah RPP Gas Bumi. Foto: msn.com

RPP juga memberikan izin bagi pengelola kawasan industri untuk membangun regasifikasi LNG dan mengimpor dari luar negeri

  

JAKARTA (ENERGINEWS.COM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

SECERCAH harapan baru muncul bagi industri nasional. Rancangan peraturan pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri membuka peluang bagi kawasan industri untuk mengelola dan menyalurkan gas bumi bagi para tenantnya. Hal ini disambut antusias oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI) yang melihatnya sebagai peluang emas (game changer) untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

“Ini peluang bagus bagi para pengusaha di kawasan industri,” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, dengan nada optimis. Kawasan industri dimungkinkan untuk menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenantnya, sehingga diharapkan ketersediaan gas bumi lebih terjamin dan harga gas lebih kompetitif.

Sanny menaruh harapan besar pada RPP Gas Bumi ini. Ia yakin bahwa dengan akses gas bumi yang lebih mudah dan harga yang lebih murah, biaya industri akan turun dan daya saing industri nasional pun akan meningkat.

Baca Juga :  Tersangka Baru Kasus LNG Pertamina

“Ini akan menjadi dorongan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sanny menjelaskan bahwa RPP tersebut juga memberikan izin bagi pengelola kawasan industri untuk membangun regasifikasi LNG (Liquefied Natural Gas) dan mengimpor LNG dari luar negeri.

“Ini fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh industri,” ujarnya.

Namun, Sanny juga menyadari bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah biaya pembangunan infrastruktur untuk penyediaan dan penyaluran gas bumi.

“Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan swasta,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini bahwa RPP Gas Bumi ini akan membawa angin segar bagi industri manufaktur dalam negeri.

“Ini akan membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri,” tegasnya.

Agus juga menekankan bahwa RPP ini bukan hanya untuk mendorong impor gas, tetapi juga untuk meningkatkan persaingan di sektor hulu migas.

Baca Juga :  Investasi Migas Terancam, Ada Apa?

“Dengan lebih banyak pemain, diharapkan harga gas bumi akan lebih kompetitif,” tuturnya.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan harga gas yang selama ini dianggap mahal bagi industri nasional. Dengan harga gas yang lebih murah dan pasokan yang lebih terjamin, industri nasional diyakini akan lebih berdaya saing di pasar global.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi RPP Gas Bumi ini masih membutuhkan waktu dan upaya dari semua pihak. Hanya dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, peluang emas ini dapat diwujudkan menjadi kenyataan dan membawa manfaat nyata bagi industri dan perekonomian nasional.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : msn.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB