JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Amin Ngabalin, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang berencana memangkas perizinan di sektor hulu migas. Dukungan ini disampaikan secara resmi melalui rilis yang diterima redaksi pada Jumat (20/09/2024).
Amin menekankan bahwa MPI, sebagai lembaga yang menaungani pengusaha dan seluruh runutans bisnis dalam pertambangan, berdiri di barisan depan untuk mendukung dan menyukseskan program-program Kementerian ESDM.
“Kami siap mendukung kebijakan Menteri ESDM dalam mempercepat proses perizinan sektor hulu migas. MPI berkomitmen berada di garda terdepan untuk membela dan mewujudkan visi Kementerian ESDM,” ujar Amin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri ESDM Pangkas Ratusan Izin
Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencananya untuk memangkas lebih dari 300 perizinan di sektor hulu migas guna meningkatkan investasi. Langkah ini diambil setelah menyadari bahwa banyaknya pintu perizinan sering kali menghambat masuknya investor ke sektor tersebut.
“Kami akan memangkas lebih dari 300 izin yang saat ini memberatkan. Perizinan yang terlalu banyak membuat investasi terhambat, dan ini yang sedang kami perbaiki,” ujar Bahlil dalam diskusi yang berlangsung di Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/09/2024).
Bahlil memastikan bahwa Kementerian ESDM saat ini tengah membahas strategi efisiensi perizinan secara komprehensif, agar investasi di sektor hulu migas bisa lebih cepat dan efektif.
Kolaborasi untuk Ketahanan Energi
Pada acara yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Chalid Said Salim, menyatakan bahwa masalah perizinan adalah salah satu faktor kunci yang perlu segera dibenahi.
“Masalah perizinan ini menyangkut beberapa lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terkait dengan amdal dan isu-isu lahan,” jelas Chalid.
Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor antara Kementerian ESDM dan kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pertanian, guna memastikan bahwa program ketahanan pangan dan energi berjalan beriringan.
Langkah strategis ini, menurut Chalid, akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan produksi migas nasional.##
Penulis : Redaksi
Editor : Mahmud Marhaba
Sumber Berita : POLITIKNESIA.COM/ ENERGINEWS.COM
