Keberlanjutan Gas Bumi, Dilema Energi

Kritisi Peran Gas Bumi dalam Menuju Net Zero Emission

- Redaksi

Senin, 12 Agustus 2024 - 17:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pengeboran gas Pertamina. Foto: Pertamina/ kumparan.com

Ilustrasi pengeboran gas Pertamina. Foto: Pertamina/ kumparan.com

Gas bumi tidak hanya berperan dalam transisi energi tetapi juga merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Gas bumi kini diakui sebagai salah satu pilar utama dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan ketersediaan yang melimpah dan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, gas bumi menjadi solusi sementara yang krusial dalam perjalanan menuju target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Namun, efektivitas dan keadilan pemanfaatannya masih menjadi isu sentral dalam berbagai diskusi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam Rapat Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berlangsung di Bandung Barat pada Kamis (8/8/2024), topik ini dibahas secara mendalam dengan tema “Akselerasi Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Transisi Energi Menuju Net Zero Emission.” Diskusi ini menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik dari sisi hulu maupun hilir, untuk memastikan bahwa manfaat dari gas bumi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendukung perekonomian nasional.

Sinergi untuk Transisi Energi

Wahyudi Anas, Anggota Komite BPH Migas, dalam pembukaan diskusi tersebut menguraikan infrastruktur gas bumi yang telah dibangun hingga semester pertama tahun 2024. Dengan total panjang pipa mencapai 22.498,84 km, infrastruktur ini didominasi oleh jaringan gas bumi (jargas) yang menyumbang hampir setengah dari total panjang pipa. Pemerintah terus memperluas jaringan ini melalui berbagai proyek, termasuk pembangunan pipa Cirebon-Semarang yang telah mencapai 180 km.

“Untuk pembangunan jaringan gas bumi (Jargas) didorong dengan skema investasi mandiri dan rencana pembangunan jargas KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan IKN (Ibu Kota Nusantara),” ujar Wahyudi.

Baca Juga :  Semester I 2024, Target Lifting Minyak Tidak Tercapai Akibat Banjir

Pengembangan infrastruktur ini, menurut Wahyudi, adalah langkah penting dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendukung tidak hanya kebutuhan energi domestik tetapi juga meningkatkan ketahanan energi nasional.

Solusi Sementara atau Jangka Panjang?

Mirza Mahendra, Direktur Pembinaan Program Migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menekankan bahwa gas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi dan kemandirian nasional. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaan gas bumi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Gas bumi juga mendukung ketahanan energi dan kemandirian energi nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Namun, Mirza juga mengingatkan bahwa meskipun gas bumi dianggap sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan, penggunaannya harus diimbangi dengan upaya pengembangan energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Di sisi lain, pengelolaan gas bumi yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko ketergantungan yang berkepanjangan pada bahan bakar fosil, yang bertentangan dengan tujuan jangka panjang pengurangan emisi.

Siapa yang Diuntungkan?

Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menggarisbawahi pentingnya gas bumi sebagai komoditas yang memiliki nilai strategis. Gas bumi tidak hanya berperan dalam transisi energi tetapi juga merupakan sumber penerimaan negara yang signifikan.

“Berdasarkan BP Outlook 2021, Reserves to Production Gas Indonesia dua kali lebih besar dibandingkan minyak bumi,” ungkap Kurnia.

Namun, Kurnia menekankan bahwa pengelolaan gas bumi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan manfaat yang optimal. Hal ini penting untuk menghindari ketimpangan dalam distribusi manfaat dan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Baca Juga :  Papua Barat: Di Antara Emas, Regulasi, dan Harapan

Eddy Asmanto, Ketua Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia, menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa harga gas bumi tetap terjangkau dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan sinkronisasi antara pelaku industri gas bumi menjadi kunci untuk mencapai keekonomian yang diharapkan.

Gas Bumi dalam Transisi Energi

Gas bumi memang menawarkan berbagai keuntungan sebagai energi transisi, tetapi penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan strategis. Sementara gas bumi dapat menjadi solusi sementara yang membantu mengurangi emisi, ketergantungan yang berlebihan pada bahan bakar fosil ini harus diimbangi dengan investasi besar-besaran dalam energi terbarukan.

Pemerintah dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa transisi energi ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek tetapi juga mendukung tujuan jangka panjang keberlanjutan dan keadilan energi. Seperti yang diungkapkan oleh para narasumber, sinergi dan keadilan dalam pemanfaatan gas bumi adalah kunci untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari transisi energi yang sedang berlangsung.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : msn.com/kumparan.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB