Akhiri Polusi Jakarta, Tutup PLTU Suralaya?

Pemerintah Siap Hentikan Operasi PLTU Suralaya untuk Kualitas Udara Jakarta

- Redaksi

Kamis, 15 Agustus 2024 - 14:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Foto: liputan6.com

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Foto: liputan6.com

Meski banyak diprotes, pemerintah terus memperluas kapasitas PLTU Suralaya dengan menambah dua unit pembangkit baru pada Januari 2020, masing-masing berkapasitas 1.000 MW

 

JAKARTA (ENERGINEWS.COM) – Di balik keanggunan Jakarta yang tampak sibuk dan dinamis, tersembunyi ancaman yang tak terlihat: polusi udara yang semakin memburuk. Sebuah sumber signifikan dari masalah ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pembangkit ini, yang telah beroperasi selama empat dekade, kini menjadi sorotan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa kajian untuk menutup PLTU ini tengah dipertimbangkan secara serius.

“Itu kami akan rapatkan nanti yang (PLTU) Suralaya itu. Kan sudah banyak polusinya. Dan sudah (beroperasi) 40 tahun,” ujar Luhut usai menghadiri Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ia menambahkan, jika Jakarta ini, kalau bisa ditutup tadi (PLTU) Suralaya, kita berharap indeks kualitas udara akan bisa turun mungkin di bawah 100.

Motivasi utama di balik rencana penutupan PLTU Suralaya adalah penurunan polusi udara di Jakarta, yang saat ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta seringkali berada di kisaran 170-200, jauh di atas standar aman. Sebagai perbandingan, kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara hanya mencatat AQI 6, sebuah angka yang menunjukkan kualitas udara yang jauh lebih bersih.

Baca Juga :  Waduh, Pengawasan Hilirisasi Nikel Diperketat

PLTU Suralaya: Raksasa Energi yang Kontroversial

PLTU Suralaya, terletak di Kecamatan Pulo Merak, Cilegon, Banten, dikenal sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Dengan total kapasitas terpasang 3.440 MW dari delapan unit pembangkit, PLTU ini telah menjadi tulang punggung pasokan listrik di wilayah barat Indonesia. Namun, di balik kontribusi besarnya terhadap pasokan listrik, PLTU ini juga menyimpan kontroversi besar: polusi udara.

Meski banyak diprotes, pemerintah terus memperluas kapasitas PLTU Suralaya dengan menambah dua unit pembangkit baru pada Januari 2020, masing-masing berkapasitas 1.000 MW. Dua unit ini dijadwalkan mulai beroperasi tahun ini.

Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, PLTU ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan listrik, namun di sisi lain, kita harus memikirkan dampak lingkungannya.”

Dilema Penutupan: Pasokan Listrik dan Tenaga Kerja

Jika PLTU Suralaya ditutup, pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana dengan pasokan listrik dan nasib tenaga kerja yang bergantung pada pembangkit ini. Menurut beberapa analis, penutupan PLTU Suralaya tanpa adanya pengganti yang setara bisa mengakibatkan defisit listrik di wilayah Jawa-Bali, yang selama ini sangat bergantung pada pembangkit ini.

“Menutup PLTU Suralaya tanpa persiapan matang bisa jadi bencana. Kita bicara tentang ribuan megawatt kapasitas yang hilang, serta ribuan pekerja yang akan kehilangan pekerjaan mereka,” kata pemerhati energi terbarukan, Rusmin Abdul Gani.

Baca Juga :  Tragedi Tambang Gorontalo, 2.741 PETI Terancam

Dari sisi bisnis, PLTU Suralaya memang menguntungkan dengan hasil produksinya, namun jika dihitung dampak lingkungannya, kerugian jangka panjang tidak bisa diabaikan. Polusi yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Solusi: Peralihan ke Energi Bersih

Sebagai solusi, pemerintah perlu segera memikirkan transisi ke energi terbarukan. Mengganti PLTU berbasis batu bara dengan sumber energi yang lebih bersih, seperti energi matahari atau angin, bisa menjadi jawaban. Namun, peralihan ini membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.

“Kami terus mencari solusi terbaik. Salah satu opsi adalah meningkatkan investasi di energi terbarukan. Kami tak ingin Indonesia ketinggalan dalam hal ini,” ujar Luhut.

PLTU Suralaya adalah simbol dari dilema besar yang dihadapi Indonesia: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan energi dengan perlindungan lingkungan. Keputusan yang akan diambil pemerintah ke depan akan menjadi penentu arah masa depan energi dan kualitas hidup masyarakat di sekitar Jakarta.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : msn.com/tempo.co

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB