HGBT 2025 Tingkatkan Daya Saing Industri

HGBT Dilanjutkan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Infrastruktur Gas

- Redaksi

Minggu, 14 Juli 2024 - 16:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di kantor Ditjen Migas, Kamis (20/6/2024). Foto: msn.com/ kumparan.com

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di kantor Ditjen Migas, Kamis (20/6/2024). Foto: msn.com/ kumparan.com

Jumlah industri yang tetap menikmati gas murah ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tujuh sektor: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet

 

JAKARTA (ENERGINRES.COM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dengan tegas memastikan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan dilanjutkan hingga tahun 2025. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing industri penerima gas.

Meskipun penerimaan negara dari sektor hulu gas mengalami pengurangan karena membayar selisih harga pasar dan HGBT yang ditetapkan sebesar USD 6 per MMBTU, Arifin menegaskan bahwa manfaatnya akan dikompensasi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan pajak.

“Itu lanjut aja dulu, kan ada swap (pergantian) antara penerimaan dan manfaatnya, produktivitas naik, pajaknya juga naik,” ujar Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 12 Juli.

Baca Juga :  Impor LPG Beban Berat Negara

Jumlah industri yang tetap menikmati gas murah ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tujuh sektor: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Jadi kita lihat benefitnya supaya saing produk-produk kita bisa lebih bagus sehingga masuk pasar lebih accessible,” tambah Arifin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk melanjutkan program HGBT untuk industri pada tahun depan. Keputusan ini mempertahankan jumlah industri yang menikmati gas murah seharga USD 6 per MMBTU, dengan fokus pada sektor eksisting yang berjumlah tujuh sektor.

“Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” ungkapnya usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 8 Juli.

Baca Juga :  PGN Amankan Gas Bumi Domestik

Dengan kelanjutan program ini, pemerintah akan memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membangun infrastruktur gas, terutama dalam hal regasifikasi LNG (Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair).

“Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG dan juga dapat mengimpor LNG dari luar negeri,” lanjutnya.

Kebijakan ini diharapkan akan memperkuat sektor industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.##

Penulis : Redaksi

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : msn.com

Berita Terkait

Tambang Morowali Disegel KKP
Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal
Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan
Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus
Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??
Misteri Penambang Emas WNA Terbongkar
Gas Melimpah, Ke Mana Arah?
Impor Pipa, Industri Lokal Terkekang?

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 09:07 WIB

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 24 September 2024 - 08:09 WIB

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Minggu, 22 September 2024 - 22:21 WIB

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Jumat, 23 Agustus 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Kamis, 22 Agustus 2024 - 08:14 WIB

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB