Nikel Sultra, Potensi Terpendam di Antara Kemiskinan dan Bencana

Catatan akhir pekan, Rusmin Abdul Gani, SE (Ketua Umum PB HIPTI)

- Redaksi

Sabtu, 11 Mei 2024 - 21:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rusmin Abdul Gani, SE (Ketua Umum PB HIPTI)

Rusmin Abdul Gani, SE (Ketua Umum PB HIPTI)

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong investasi di sektor hilirisasi industri nikel di Sultra

 

SULAWESI TENGGARA (Sultra) diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya nikel. Potensi cadangan nikel di Sultra diperkirakan mencapai 23,7 juta ton, menjadikannya salah satu daerah dengan kandungan nikel terbesar di dunia. Harapannya, kekayaan alam ini dapat menjadi kunci untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Sultra yang masih tertinggal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, ironisnya, meskipun memiliki potensi nikel yang begitu besar, Sultra masih masuk dalam kategori daerah miskin di Indonesia. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Sultra mencapai 11,81%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 9,70%. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan nikel belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Di mana letak permasalahannya? Salah satu faktor utama adalah minimnya hilirisasi industri nikel di Sultra. Saat ini, mayoritas nikel di Sultra diekspor dalam bentuk bahan baku mentah, sehingga nilainya jauh lebih rendah dibandingkan jika diolah menjadi produk akhir.

Baca Juga :  Hari Buruh, Ancaman Pengangguran, dan Masa Depan Buruh Indonesia

Kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil juga menjadi hambatan lain dalam pemanfaatan potensi nikel di Sultra. Banyak masyarakat lokal yang tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk bekerja di industri nikel, sehingga mereka harus menjadi penonton di tanah mereka sendiri.

Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong investasi di sektor hilirisasi industri nikel di Sultra. Hal ini akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal dan meningkatkan nilai tambah dari nikel.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di Sultra untuk membekali masyarakat dengan keahlian yang dibutuhkan di industri nikel.

Pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam industri nikel juga perlu dioptimalkan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Baca Juga :  Kritik Pedas Kebijakan Tambang Jokowi

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi dapat mempercepat inovasi dalam industri nikel. Kemitraan ini dapat menghasilkan teknologi baru untuk pengolahan nikel yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sambil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi nikel di Sultra dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa Sultra keluar dari bayang-bayang kemiskinan.##

Penulis : Rusmin Abdul Gani

Editor : Mahmud Marhaba

Sumber Berita : energinews.com

Berita Terkait

Kritik Pedas Kebijakan Tambang Jokowi
Hari Buruh, Ancaman Pengangguran, dan Masa Depan Buruh Indonesia
Ore Nikel Mengalir, Hukum Bergolak!
Nikel di Sultra Milik Semua Rakyat Sultra, Pemerintah Harus Lebih Adil

Berita Terkait

Sabtu, 1 Juni 2024 - 19:44 WIB

Kritik Pedas Kebijakan Tambang Jokowi

Sabtu, 11 Mei 2024 - 21:42 WIB

Nikel Sultra, Potensi Terpendam di Antara Kemiskinan dan Bencana

Rabu, 1 Mei 2024 - 22:24 WIB

Hari Buruh, Ancaman Pengangguran, dan Masa Depan Buruh Indonesia

Minggu, 21 April 2024 - 15:46 WIB

Ore Nikel Mengalir, Hukum Bergolak!

Jumat, 5 April 2024 - 14:30 WIB

Nikel di Sultra Milik Semua Rakyat Sultra, Pemerintah Harus Lebih Adil

Berita Terbaru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua perusahaan tambang di pesisir Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah - Foto: Dok. KKP/ detik.com

Nasional

Tambang Morowali Disegel KKP

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:07 WIB

Menteri ESDM Bahlil dalam sebuah kesempatan. (Foto: Sekretariat Kabinet RI)

Nasional

Minerba Diterpa Badai Konsultan Nakal

Selasa, 24 Sep 2024 - 08:09 WIB

Ketum MPI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan. (Foto: Doc MPI)

Nasional

Revolusi Perizinan Migas, MPI Siap di Garda Terdepan

Minggu, 22 Sep 2024 - 22:21 WIB

Probowo Subianto, Presiden RI terpilih yang akan mengesahan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK. Foto: tripadvisor.com

Nasional

Prabowo Bentuk Badan Iklim Khusus

Jumat, 23 Agu 2024 - 09:36 WIB

Serahterima jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif kepada kepada Bahlil Lahadalia. Foto: kontan.com

Nasional

Gross Split, Kebijakan ESDM yang Kontroversial??

Kamis, 22 Agu 2024 - 08:14 WIB